nusakini.com--Di sela-sela rapat dengan Komisi II DPR RI, di Senayan, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Sumarsono sempat ditanya para wartawan terkait pernyataan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno yang terang-terangan secara terbuka mengkritik Presiden Jokowi. Menanggapi itu, Sumarsono mengatakan, apakah Sandiaga Uno akan diberi sanksi, semuanya harus dilihat dalam konteks pembinaan dan pengawasan. 

• Intelektualisasi Politik Atau Politisasi Intelektual, Mempertanyakan Integritas Pemburu Gelar Doktor
• Resmikan Produksi Smelter PT Freeport Indonesia, Presiden Jokowi: Dorong Hilirisasi dan Penerimaan Negara
• Presiden Jokowi Terima Agricola Medal, FAO: Transformasi Pertanian Indonesia Berkembang Pesat
• Ngobrol Santai Presiden Jokowi, Presiden Terpilih, Mentan Amran dan Menteri Lain Usai Pelantikan Wakil Menteri
• Disemprot Jokowi, Ini Kata Bupati Maros

"Dalam konteks pembinaan pengawasan pemerintahan pusat dan provinsi, dalam hal gubernur ada kesalahan ucap atau kekurangan itu sifatnya pembinaan," kata Sumarsono, di Jakarta, Rabu (6/6). 

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo juga sempat menyinggung soal pernyataan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Kata dia, gubernur dan wakilnya adalah wakil pemerintah pusat di daerah. Dan yang melantik mereka adakah Presiden. Jadi tidak etis, jika ada seorang gubernur atau wakil gubernur secara terbuka mengkritik atau menyerang presiden 

"Kan enggak etis. Kalau mau ada saran kritik ya lewat kementerian yang terkait," katanya.(p/ab)